saritetep4

KEWARGANEGARAAN

Posted on: Januari 14, 2012

KEWARGANEGARAAN

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Saat ini Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dan dinamis, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai isu politik. Perkembangan ini merupakan komitmen Indonesia terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM warga negaranya. Pemerintah telah menerbitkan berbagai Peraturan Perundang- Undangan yang berkaitan dengan HAM. Namun demikian, dalam hal implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia dirasakan masih belum berjalan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum. Salah satu kendala dalam implementasi hak asasi manusia adalah belum adanya persamaan persepsi terhadap pemahaman hak asasi manusia. Oleh karena itu, melalui makalah ini akan kita pahami lebih jauh mengenai Klasifikasi Hak Asasi Manusia yang berupa non-derogable rights, derogable rights, hak aktif demokrasi, hak negatif, hak positif, hak sosial dan HAM perspektif Indonesia UUD 1945 pasal 28a-j serta regulasi lainnya.

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga negara lain. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Demokrasi biasanya diawali dengan adanya liberalisasi (meluasnya kebebasan). Masyarakat cukup leluasa melakukan partisipasi sosial melalui organisasi dan wahana lain, serta mulai berkembangnya penghargaan terhadap keragaman. Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi belum diterapkan secara utuh, karena masih ada pembatasan hak rakyat oleh negara. Diskusi politik diperbolehkan dikalangan kampus, sedangkan penggalangan massa ditingkat desa untuk memberi dukungan politik masih dibatasi. Pemberitaan pers mulai ditulis, tetapi kritik secara tebuka masih dilarang.

Upaya untuk menuju demokrasi yang mantap membutuhkan partisipasi dari segenap elemen, tidak hanya masyarakat, melainkan juga lembaga-lembaga militer, partai politik, dan organisasi sosial lainnya. Hal yang perlu dipahami bersama adalah elemen tersebut harus bersepakat bahwa nilai-nilai demokrasi adalah nilai yang harus dikedepankan dalam keseluruhan proses. Dalam hal ini musyawarah mufakat yang didasarkan atas hukum lebih mencerminkan bentuk demokrasi. Selain itu, semua pihak harus menyadari, bahwa demokratisasi membutuhkan waktu yang tidak pendek. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kebebasan semua pihak.

Sebagai Negara kepulauan dengan masyarakatnya yang beraneka ragam, Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategi dan kaya akan sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri Negara. Dalam pelaksanannya bangsa Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan regional maupun internasional. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara.

  1. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana sejarah perkembangan HAM di dunia?
    2. Apa yang dimaksud hak asasi manusia?
    3. Apa pengertian warga negara?
    4. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara indonesia menurut UUD 1945 dan implementasinya
    5. Apa pengertian dan prinsip demokrasi?
    6. Bagaimana implementasi demokrasi di indonesia?
    7. Bagaimana sejarah dan perkembangan wilayah nusantara?

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan suatu gagasan yang tidak lahir secara tiba-tiba tetapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai saat penandatanganan Piagam Magna Charta (1215) oleh Raja John Leckland, juga penandatanganan Petition of Right (1628) oleh Raja Charles I, Bill of Right oleh Raja Willem III (1689). Puncaknya yaitu ketika Human Right untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam “Declaration of Independence”pada tahun 1776. Dalam deklarasi tahun 1776 ini menyebutkan bahwa sekuruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya.

Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan “The Four Freedom” itu adalah : (1) Freedom of Speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, (2) Freedom of Religion, yaitu kebebasan beragama, (3) Freedom from Fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan (4) Freedom from Want, yaitu kebebasan dari kemelaratan. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Declaration of Human Right 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa. 1

1 Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta: PARADIGMA, 2007), hlm. 101.

2 Jan Materson. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Tjipto Subadi (Surakarta: BP FKIP UMS, 2010), hlm. 92.

 

Jan Materson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, merumuskan pengertian HAM dalam ungkapan “human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being”. Artinya HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.2 Dalam hal ini, HAM mengandung dua arti yaitu HAM merupakan hak alamiah yang melekat dan merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat.

Secara sederhana, HAM dapat diartikan sebagai hak dasar (asasi) yang dimiliki dan melekat pada diri manusia karena kedudukannya sebagai manusia sejak ia dilahirkan hingga mati serta tidak dapat diganggu siapapun. Adapun pembagian bidang, jenis, dan macam Hak Asasi Manusia Dunia yaitu : (1) Hak Asasi Pribadi, (2)

Hak Asasi Politik, (3) Hak Asasi Hukum, (4) Hak Asasi Ekonomi, (5) Hak Asasi Peradilan, dan (6) Hak Asasi Sosial Budaya. Selain itu juga terdapat beberapa klasifikasi HAM yaitu non-derogable rights, derogable rights, hak pasif aktif demokrasi, hak positif negatif dan hak individual sosial.

Yang dimaksud dengan non-derogable rights adalah hak asasi manusia yag tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagai contoh dalam pasal 28 I ayat (1) yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pengklasifikasian non-derogable rights dan derogable rights adalah sesuai konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convenan on Civil and Political Rights (ICCPR). Ifdhal Kasim dalam tulisannya “Konvensi Hak Sipil dan Politik, Sebuah Pengantar”, hak-hak non-derogable rights yaitu hak-hak yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh pihak-pihak Negara, walau dalam keadaan darurat sekalipun.3

Hak negatif adalah suatu hak yang bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Contohnya, hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Hak positif adalah suatu hak yang bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contohnya, hak atas pendidikan, pelayanan dan kesehatan. Hak negatif sendiri dibagi menjadi dua yaitu hak aktif dan hak pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Hak negatif aktif dapat disebut hak kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Hak negatif pasif dapat disebut hak keamanan.

3 Miftakhul Huda dalam Non Derogable Rights. www.google.com 19-12-2010.

 

Hak individual adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Contohnya, hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat (hak-hak ini bersifat negatif). Hak sosial bukan hanya kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Contohnya, hak atas pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan (hak-hak ini bersifat positif).

Terdapat dua macam demokrasi yaitu demokrasi aktif dan demokrasi pasif. Demokrasi Pasif adalah adanya jaminan hak baik secara hukum maupun formal bahwa didalam masyarakat terdapat hak untuk setiap orang bebas berorganisasi, bebas untuk berpikir, bebas untuk kepercayaan dsb. Demokrasi Aktif adalah adanya jaminan hukum dimana setiap individu dapat menjalankan hak-haknya secara baik, tidak ada penangkapan jika berbicara yang melawan arus, tidak ada dominasi dari pihak mayoritas, masyarakat dapat ikut menentukan perkembangan, berpartisipasi dan masyarakat dapat bergerak dan mengikuti situasi.

Di Indonesia secara garis besar, hak asasi manusia dibedakan menjadi hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak-hak asasi politik, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, serta hak assasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan . Secara yuridis formal, HAM di Indonesia sudah cukup memadai tapi belum sempurna. Hal ini dilihat dari masih banyaknya ditemui kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan warga negara terhadap warga negara ataupun pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sendiri.

Jika dikaji lebih mendalam, banyaknya pelanggaran HAM itu terutama disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum terhadap pihak pelanggar dan lemahnya political will pemerintah dalam mengimplementasikan norma-norma HAM. Ironisnya, kekerasan dan represi negara justru sering dimanfaatkan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab lain adalah karena rendahnya tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri.4

Penegakan Hak Asasi Manusia dapat menjadi sarana utama untuk mewujudkan masyarakat madani dengan beberapa  indikator. Diantara indikator yang terpenting adalah bahwa masyarakat tersebut harus dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara, dan ditengah masyarakat tersebut ditegakkan keadilan dan supremasi hukum, sehingga terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

4 Bambang Cipto. Pendidikan Kewarganegaraan. (Yogyakarta:Diklitbang PPM, 2006), Hlm 180.

 

Hak Asasi Manusia dalam Hukum Dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya.Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan hak warga negaranya yang berhubungan dengan “hak asasi” dan “kewajiban asasi” manusia yang meliputi aspek kehidupan nasional yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam.

Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam mencakup beberapa macam yaitu hak hidup (Al An’am:151), Hak Kebebasan Beragama (Al Baqarah:256), Hak Keadilan (Al Maidah:8), Hak kebebasan berpikir (As Shad:29), Hak Bekerja (HR. Al Bukhari) dan kebebasan berpolitik.

  1. Hak dan kewajiban Warga Negara
    1. Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah: rakyat yang menetap di suatu wilayah. Peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi perkumpulan. Anggota suatu negara. Warga negara dalam bahasa inggris adalah citizen yang mempunyai arti: warga negara penduduk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kawula. (Tjipto Subadi,2010.127)

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara, karena mungkin seorang asing. Penduduk suatu negara mencakup warga negara dan orang asing, yang memiliki hubungan berbeda dengan warga negara. Setiap warga negara mempunyai hubungan yang tak terputus meskipun dia bertempat tinggal di luar negeri. Sedangkan seorang asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.(H. Kaelan dan H Ahmad Zubaidi, 2007.117)

 

  1. Kewarganegaraan

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya, ihwal kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Salah satu alasan bagi gagasan amandemen UUD 1945 itu karena terlalu banyaknya atribusi kewenangan oleh UUD kepada pembuat UU untuk mengatur lebih lanjut hal-hal penting yang ada didalam UUD 1945 yang dalam kenyataannya kemudian menimbulkan manipulasi atas perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM). pembalikan filosofi bahwa kekuasaan pemerintah adalah residu HAM menjadi HAM sebagai residu kekuasaan pemerintah telah menimbulkan banyak pelanggaran terhadap HAM.

Gagasan ini menyentuh pula permasalahan kewarganegaraan yang harus ditata kembali sesuai dengan tuntunan demokratisasi dan kebutuhan reformasi lainnya agar masalah hak-hak dan perlindungan warga negara dapat diposisikan secara tepat didalam kerangka perlindungan HAM tanpa mengganggu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, seperti yang kita lihat sekarang ini, kita telah mereformasi peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan didalam UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

  1. Asas-asas kewarganegaraan

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

  1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satukewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan

ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Selain asas tersebut di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

  1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
  2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
  3. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
  4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat
  5. dipertanggungjawabkan kebenarannya.
  6. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
  7. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan
  8. memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warganegara pada khususnya.
  9. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
  10. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.
  11. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 Dan Implementasinya

Hak dan kewajiban warga negara RI adalah hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 45, yaitu:

  1. Hak bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pasal 27 ayat (1)
  2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat (2)
  3. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara pasal 27 ayat (3)
  4. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan pasal 28 ayat (4)
  5. Hak warga negara yang berhubungan dengan HAM pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. ayat (5)
  6. Hak untuk memeluk suatu agama pasal 29 ayat (6)
  7. Hak dan kewajiban warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat (7)
  8. Hak untuk memperoleh pendidikan pasal 31 dan 32

 

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesuai dengan tuntunan global tentang perlindungan HAM dan demokratisasi pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmen politik dan membuat instrumen hukum untuk melindungi hak  asasi dan hak-hak warga negara. Komitmen politik dan jaminan hukum itu dapat dinikmati dan ditagih penegakannya oleh setiap warga negara terhadap pemerintah, bahkan UUD No. 12 Tahun 2006 menentukan ancaman hukuman pidana tertentu bagi pejabat pemerintah yang tidak mau secara sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU tersebut. Namun harus diingat pula bahwa setiap  warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebaagi warga negara indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya.

Kewajiban yang melekat pada setiap warga negara adalah sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat (3) yang menegaskan bahwa “setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Ketentuan ini mengharuskan ssetiap warga negara berkewajiban untuk setia tehadap negara Republlik Indonesia sehingga berhak dan wajib ikut membelanya jika ada ancaman terhadapnya.

Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ditentukan juga adanya kewajiban-kewajiban dasar, yang dapat disamakan dengan kewajiban asasi manusia yang diatur di dalam pasal 67 sampai dengan pasal 70 yang pada intinya berisi kewajiban untuk:

  1. Patuh pada peraturan perundang-undangan dan peraturan internasional mengenai HAM yang sudah diterima di Indonesia
  2. Ikut serta dalam pembelaan negara
  3. Menghormati HAM orang lain, moral etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  4. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud untuk menjami pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan sebagainya.

UU No. 39 Tahun 1999 menekankan juga bagi pemerintah untuk melindungi, menegakkan dan memajukan HAM sebagaimana diatur dalam bab V, pasal 71 dan pasal 72.

Ketentuan tentang hak dan kewajiban bela negara diatur juga di dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan, yang pada pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pentahanan negara.” Selanjutnya pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 3 Tahun 2002 menggariskan bahwa:

(2) keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

  1. a.      pendidikan kewarganegaraan
  2. b.      pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
  3. c.       pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan
  4. d.      pengabdian sesuai dengan profesi

(3) ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemilitiren secara wajib, dan pengabdian sesuai profesi diatur dengan undang-undang.

     Penegasan tentang adanya kewajiban asasi atau kewajiban dasar ini menjadi sangat penting karena sejak era reformasi setelah masalah HAM mendapat perhatian dari negara dengan pembentukan berbagai instrumen hukum dan komitmen politik, ternyata dikalangan masyarakat muncul gejala arus belok. Kalau dulu pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan politik dan kekerasan fisik banyak dilakukan banyak dilakukan oleh aparat negara, sekarang ini dengan alasan HAM banyak warga masyarakat yang tidak lagi memperhatikan kewajiban dasarnya sebagai bagian dari manusia-manusia lain. Banyak tindakan kekerasan yang dilakukan melalui cara-cara yang agak anarkis, bahkan dalam melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sekalipun.

Di dalam buku Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan oleh setiap warga negara, yaitu:

  1. menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara Indonesia baik secara teori maupun secara ideologi. Apapun yang diperjuangkan harus dijaga agar bangsa dan negara Indonesia tetap utuh, jangan sampai mengarah ke disintegrasi.
  2. Dalam menggunakan hak dan kewajiban konstitusional harus juga disertai kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain.
  3. Menerima putusan pengadilan yang telah ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Keharusan ini tentu harus disertai dengan syarat bahwa peradilannya harus bersih, jujur dan adil.
  4. Dalam menikmati hak, kepentingan bersama harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Hak perorangan diakui oleh konstitusi tetapi jika karena sesuatu terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama maka yang diutamakan adalah kepentingan bersama.
  5. Bersikap demokratis dalam mengambil dan menerima keputusan. Setiap masalah harus dimusyawarahkan untuk mencari titik temu atau kesepakatan. Namun kalau kesepakatan bulat tidak dapat dicapai maka kesepakatan berdasar suara terbanyak dapat dilakukan.
  6. Menjaga kelangsungan pemerintah yang telah dipilih secara demokratis dan konstitusional tanpa harus mengurangi sikap kritis untuk kemajuan beresama.
  7. Di atas semua itu negara wajib menjaga eksistensi dan melakukan tindakan untuk keselamatan bangsa dan negara berdasar kewenangan konstitusional serta wajib melindungi hak-hak warga negara dari ancaman pihak lain yang juga mengatasnamakan hak.

 

  1. Demokrasi dan Civil Society
    1. Pengertian demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat.

Pemerintahan demokrasi adalah suatu pemerintahan yang melaksanakan kehendak rakyat akan tetapi dalam pelaksanaanya hanya bisa mewakili sebagian golongan yang memiliki suara terbanyak, tidak bisa di pungkiri bahwa suara rakyat tidak bisa menjadi satu.

Demokrasi dapat dikatakan juga sebagai suatu yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu ada tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang ada di lembaga legislative sebagai proses konversi, dan hasilnya berupa kebijakan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran. Hasil keluaran jika tidak sesuai dengan tuntutan, maka akan keluar tuntutan baru. Oleh karena itu pemerintah harus membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan yang seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media maupun secara langsung.

 

  1. Prinsip Demokrasi

Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut: adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, pradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Parameter yang terdiri dari beberapa aspek dalam pelaksanan demokrasi di Indonesia meliputi :

  1. Masalah pembentukan Negara
  2. Dasar kekuasaan Negara
  3. Susunan kekuasaan Negara
  4. Masalah control dari rakyat.
    1. Perkrmbangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perjalan demokrasi bangsa dan negara Indonesia terdapat permasalahan dimana demokrasi tidak dapat menempatkan sebagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi dari masa orde lama, orde baru sampai orde reformasi saat ini adalah sebagai berikut:

  1. Demokrasi Parlementer

Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1959 dikeluarkannya diskrit presiden 5 juli 1959 dikenal sebagai demokasi parlementer. Sesudah proklamasi, Undang-undang dasar 1945 belum sempat dilaksanakan secara sepenuhnya, Karena rakyat masih dalam keadaan mempertahankan kemerdekaan. Seharusnya system pemerintahannya adalah system pemerintahan presidensial tetapi dalam keadaan itu darurat maka memakai sisitem perlementer, sesuai tertuang dalam Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945, yang isinya adalah :

“ Pemerintahan republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat , dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa pada saat sekarangsudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha Negara kepada susunan demokrasi. Yang  terpenting dalam perubahan-perubahan susunan cabinet baru itu adalah tanggung jawab berada di tangan menteri”.   

Dalam Undang-undang sementara 1950menetapkan berlakunya system parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena frakmentasi partai-partai politik pada masa ini tidak dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun atas dasar persatuan dan kesatuan sangat mudah sekali rapuh, hal ini menyebabkan destabilisasi politik nasional.

Dalam demokrasi parlementer, pemilihan umum pertama di Indonesia pada waktu itu, diadakan pada tanggal 29 november 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam dewan konstituante5 yang nantinya akan membuat Undang-Undang Dasar baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Karena dalam pembuatan Undang-Undang Dasar mengalami kesulitan, maka dari itu presiden soekarno mengeluarkan Diskrit presiden pada tanggal 5 juli 1959.

 

  1. Demokrasi Terpimpin

Sejak keluarnya Diskrit presiden 1959 muncul berbagai gerakan salah satunya  adalah Gerakan 30 September 1965, dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin antara lain :

  1. Dominasi dari presiden
  2. Terbatasnya peranan partai politik
  3. Berkembangnya pengaruh komunis
  4. Meluasnya peranan ABRI sebagai unsuur sosial politik

Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan kembali Revolusi kita”, beliau mengatakan prinsip-prinsip demokrasi terpimpin ialah :

  1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum , masyarakat, bangsa dan Negara
  2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa dan Negara.

 

  1. Demokrasi Konstitusional

5  Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar atau            konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950

 

Setelah Gerakan 30 September 1959 timbul era Orde Baru sampai tahun 1998 saat itu muncul masa Reformasi. Landasan formal munculnya Orde Baru adalah Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta ketetapan- ketetapan MPRS/MPR maka disebut demokrasi konstitusional, guna meluruskan penyelewengkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Dengan demikian “Demokrasi Konstitusional” atau sering di sebut “Demokrasi Pancasila” dalam rezim Orde Baru hanya sebatas retorika belaka dan gagasan belum sampai pada fraksis atau penerapan.

Menurut M. Rusli Karim Orde Baru di tandai dengan berbagai aksi yang ada sebagai berikut:

  1. Dominasi peranan ABRI
  2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
  3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik
  4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik dan public
  5. Masa mengambang
  6. Monolitisasi ideology Negara
  7. Inkorporasi lembaga nonpemerintahan

ketujuh ciri tersebut menjadikan hubungan Negara dan masyarakat secara bertahap-tahap , dimana Negara atau pemerintahan sangat dominan.

 

  1. Demokrasi Pancasila

Runtuhnya rezim otoriter Orde Baru telah membuka harapan baru bagi tumbuhnya demmokrasi bangsa Indonesia. Demokrasi yang si gembar gemborkan adalah demokrasi pancasila era reformasi yang mengiringi runtuhnya rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demotrasi merupakan fase yang krusial yang kritis. Selain itu dalam fase ini perannan politik sangat dominan dalam mengembalikan perimbangan kekuatan dan fungsi Negara serta bisa jadi pembalikan arah yang menghantarkan bangsa Indonesia kembali memasuki masa otoriter seperti pada masa orde lama dan orde baru. Menurut Sosersen transisi bentuk pemerintahan (rezim) nondemokratis menjadi demokratis merupakan proses yang sangat lama dan komplek, karena tedapat beberapa tahapan :

  1. Tahap persiapan, yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang terakhir dengan jatuhnya rezim non demokratis
  2. Tahap penentu, dimana unsure-unsur penegak demokrasi mulai dibangun dan di kembangkan
  3. Tahap konsulidasi, dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.

 

  1. Kewilayahan Negara Indonesia
    1. 1.    Perkembangan wilayah nusantara

Gagasan wawasan nusantara berpangkal dari pengertian Archipelago yang berarti lautan prinsip, Negara kepulauan yang kemudian dikaitkan dengan cita-cita proklamasi, filsafat bangsa dan Negara Indonesia. Jadi, wawasan nusantara adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-citanya sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Perkenbangan wawasan nusantara pada dasarnya ada dua bagian yaitu tentang proses gagasan wawasan nusantara dan tentang hukum laut sebagai suatu aspek wawasan nusantara.

  1. 2.    Aspek histori dan yuridis

Nusantara atau negara kepulauan adalah suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batas nya ditentukan oleh laut dan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau.

  1. Ordonansi tahun 1939 (TZMKO)

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia tidak seluas saat ini. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang. Salah satu hasilnya ialah pembentukan wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 propinsi. Berikut adalah nama propinsi dan gubernurb hasil sidang PPKI

Propinsi Gubernur
Sumatera Mr. Teuku Mohammad Hasan
Jawa Barat Sutardjo Kartohadikusumo
Jawa Tengah R. Pandji Soeroso
Jawa Timur R.A Soerjo
Borneo (Kalimantan) Ir. Pangeran Mohammad Noor
Sulawesi Dr. G. S.S.J. Ratulangi
Sunda Kecil ( Nusa Tenggara) Mr. I. Gusti Ktut Pudja
Maluku Mr. J. Latuharhari

Secara historis gagasan wawasan nusantara dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang masih mengikuti Ordonansi tahun1939. Dalam Undang-Undang dasar 1945 tidak ditentukan batas-batas wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian, ketentuan Ordonansi tahun1939 (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnantie 1939) tentang batas-batas laut wilayah masih berlaku, yaitu lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis pantai ketika surut masing-masing pulau Indonesia. Laut di luar laut-laut wilayah itu akan terdapat jalur laut bebas. Tata kelautan menurut Ordonansi 1939 mengikuti asas pulau demi pulau.

Dilihat dari berbagai aspek kehidupan, tata kelautan ini sangat tidak menguntungkan bangsa dan negara Indonesia. Armada negara-negara asing mudah memasuki dan memanfaatkan jalur bebas itu untuk berbagai kepentingan.

 

  1. Deklarasi Djuanda 1957

Berdasarkan pertimbangan kesejahteraan dan keamanan Negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda sebagai pengganti Ordonansi yang menyatakan “Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dan tidak memendang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia”. Dari Deklarasi ini ditentukan juga bahwa “Batas lautan territorial lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia (Noor Ms Bakry,2009:284). Tujuan digantinya Ordonansi 1939 dan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda ini adalah ini adalah

  • Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat.
  • Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan.
  • Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dam keamanan NKRI.( Danang Tunjung Laksono,2011:86).

Ketentuan dalam Deklarasi Djuanda ini, lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil, lebar tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam wilayah Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut dengan Teori Antartitik atau teori titik ke titik. Teori ini didasarkan pada yurisprudensi keputusan Mahkamah Internasional tahun 1951 ketika menyelesaikan kasus perbatasan antara Inggris dan Norwegia

Deklarasi Djuanda ini kemudian dikukuhkan dalam PERPU no.4/prp/1960 tentang perairan Indonesia pada tanggal 18 Februari 1960. Berdasarkan PERPU no.4/prp/1960 tersebut, luas wilayah Negara Indonesia menjadi 5.193.250 km2 dengan perincian luas daratan 2.027.087 km2 dan luas perairan 3.166.163 km2.

 

  1. Landasan Kontinen Indonesia 1969

Deklarasi landasan kontinen merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk menegaskan Wawasan Nusantara dan upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI.

Asas-asas pokok yang termuat didalam Deklarasi landasan kontinen adalah sebagai berikut:

  • Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalan landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara RI
  • Pemerintah Indonesia bersedia nmenyelesaikan soal garis batas landasan kontinen dengan Negara-negara tetangga melalui perundingan.
  • Jika tidak ada garis batas, maka landasan kontinen adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antar pulau terluar Idonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.
  • Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya. (Danang Tunjung Laksono,2011:88).

Demi kepastian hukum dan untuk mendukung kebijakan pemerintah, asas-asas pokok tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 juga memberi dasar bagi pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di landas kontinen dan masalah-masalah yang ditimbulkannya.

  1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 1980

Pada tahun 21 Maret 1980 pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menyatakan bahwa Zona Eksklusif Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah laut nagara Indonesia. Pengumuman Pemerintah ini mempunyai akibat yang sangat luas, baik bagi Indonesia maupun Negara-negara lain yang nersangkutan. Bagi Negara Indonesia, pengumuman tersebut akan menambah luas wilayah laut yang berada di bawah yurisdiksi nasional Indonesia dengan lebih dari dua kali luas wilayah laut berdasarkan PERPU Nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia.

Pengumuman Pemerintah tentang ZEE ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

  • Semakin terbatasnya persediaan ikan
  • Pembangunan nasional Indonesia
  • Zona Ekonomi Eksklusif sebagai rezim hukum internasional

 

  1. Konvensi Hukum Laut 1982

Melalui konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional di New York  tanggal 30 April 1982, pokok-pokok asas Negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 ( United Nation Convention on The Law of The Sea) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang sering disebut Konvensi Hukum Laut Internasional, memberikan perluasan yuridiksi Negara-negara pantai lautan bebas yang ditandatangani di Teluk Montego, Jamaica pada 10 Desember 1982 oleh 117 negara peserta termasuk Indonesia, yang antara lain mengakui asas Negara kepulauan dan menerima asas Zona Ekonomi Eksklusif. Hasil konvensi tersebut disahkan pada Agustus 1983 dalam Seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York .(Noor Ms Bakry,2009:291-292).

Dengan dasar diterimanya asas nusantara sebagai asas hukum internasional, maka sahlah rumusan:

“Negara Republik Indonesia adalah satu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya terhampar 17.508 buah pulau besar dan kecil sebagai satu kewilayahan darat dan dinaungi oleh satu kesatuan wilayah udara”. (Noor Ms Bakry,2009:292).

 

Pengumuman Pemerintah tentang ZEEI supaya kuat kedudukannyadalam hukun di Indonesia disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1983 tanggal 18 Oktober 1983.

Berdasarkan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati tersebut, wilayah perairan Indonesia dibedakan 3 macam yaitu:

  • Zona Laut Teritorial

Adalah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar kearah laut lepas. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.

  • Zona Landas Kontinen

Adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan sebuah benua dengan kedalaman kurang dari 150 meter yang diukur paling jauh 200 mil dari garis dasar.

  • Zona Ekonomi Eksklusif

Adalah jalur laut selebar 200 mil laut kearah laut terbuka diukur dari garis dasar.

  1. Penerapan Wawasan Nusantara
    1. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya, di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara diforum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teriterorial Indonesia. Laut Indonesia yang semula dianggap bebas menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Di samping itu pengakuan terhadap landas kontinen Indonesia dan ZEE Indonesia menghasilakn pertambahan luas wilayah yang cukup besar
    2. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
    3. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia o nternasional termasuk Negara-negara tetanga.
    4. Penerapan wawasan nusantara dalam pemabangunan Negara di berbagai bidang tampak pada berbagai proyekpembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.
    5. Penerapan di bidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang Bhineka Tungga Ika tetap merasa sebangsa dan setanah air, senasib sepenanggunan dengan asas pancasila.
    6. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahan keamanan Rakyat semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.
  2. Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik Indonesia

  1. Pengertian Geopolitik

Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu   sosial, dengan merujuk kepada politik internasional. (Tjipto Subadi,2010:169). Dengan kata lain geopolitik merupakan suatu wawasan yang cukup penting bagi kita sebagai masyarakat bernegara dalam menghadapi tantangan dan masalah -masalah yang berkaitan dengan letak geografis Indonesia yang berada dalam lingkup geografis ASEAN, kawasan Asia bahkan dunia. Tantangan dan masalah yang muncul tidak hanya datang dari dalam saja melainkan juga bisa datang dari luar yang mana apabila tidak segera diatasi dengan baik akan mengganggu stabilitas dan keamanan suatu wilayah.

Selain itu peranan geopolitik juga dibutuhkan untuk memperkuat posisi suatu Negara terhadap Negara lain, atau dengan kata lain dengan adanya geopolitik harga diri suatu bangsa dijunjung tinggi tanpa adanya unsur memperendah derajat Negara lain, yang mana pada hakekatnya suatu Negara dengan Negara yang lain mempunyai kedudukan yang sama.

Konsepsi dasar dari geopolitik Indonesia terdiri atas 2 unsur yaitu wadah (contour) dan unsure isi (content). (Noor Ms Bakry , 2009:297-298). Ini berarti geopolitik juga mempunyai dwi fungsi yang melekat pada kehidupan masyarakat dunia, yaitu sebagai tempat bermukimnya suatu penduduk dunia pada kawasan geografis dunia dan memiliki unsur – unsur yang telah diatur di dalamnya baik peraturan yang mengikat ke dalam maupun yang mengikat keluar suatu masyarakat dunia yang berkaitan dengan letak geografisnya.

 

  1. Konsepsi Pelaksana Geopolitik Indonesia

Tata laku (conduct) geopolitik Indonesia merupakan konsepsi pelaksana, yaitu melaksanakan unsur isi yang diterapkan dalam unsur wadah, atau dasar penentuan kebijaksanaan dengan memanfaatkan keuntungan letak geografi Negara, yang dibedakan menjadi dua sub unsur yaitu:

  1. Tata laku bathiniah

tata laku bathiniah tumbuh dan berkembang karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidup yang dipengaruhi keyakinan pada suatu agama termasuk tuntutan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyatyang luhur, yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan hidup, serta dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan yang kemudian terwujud sebagai landasan filsafat dan sikap mental bangsa.

  1. tata laku lahiriah

Tata laku lahiriah dituangkan dalam suatu pola tata laksana tang diperinci lagi menjadi tiga sub unsur dasar yakni tata perencanaan, tata pelaksanaan dan tata pengawasan.Tata laku iniberupa penerapan UUD 1945 dalam geopolitik Indonesia yang melahirkan geostrategic Indonesia yang tangguh. Gionalisme. (Noor Ms Bakry, 2009:313). Dua tata laku hanya dapat dibedakan tidak dapat dipishkan.

 

  1. Teori – Teori geopolitik
    1. Teori Pan-Regionalisme

Ada banyak teori dalam bidang geopolitik.Teori yang paling berpengaruh adalah teori Lebensraum,yang melahirkan teori Autarkis. Penggabungan dari kedua teori tersebut menghasilkan teori Pan Regionalisme.Teori ini berpandangan bahwa Negara merupakan suatu organism, yang memiliki kecedasan intelektual serta memerlukan ruang hidup.

  1.  Teori Geopoltitik Jerman

1)      F.ratzel (1844-1904 )Negara mirip organism

2)      R.Kjellen (1864-1922) Negara adalah organism.

3)      Karl Haushofer (1896-1946) teori ruang dan kekuatan:”Lebensrum”cukup mengikuti hukum alam: swasembada (autarkhi).

  1. Teori Geopoltik Inggris

Sir Walter Raleight(1554-1618)menekankan wawasn maritime, yaitu: penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan. Dengan tujuan penguasaan kekayaan dunia. Geopolitik pada akhirnya bertujuan terhadap penguasaan dunia dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut.

  1. Penerapan geopolitik Indonesia

Geopolitik Indonesia harus dijadikan pedoman dan tuntutan bagi setiap individu bangsa dan rakyat Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara. Geopolitik Indonesi menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rl,angka menghadapi, menyikapi atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Geopoltik Indonesia sebagai pedoman dan tuntutan bagi bangs Indonesia penerapannya secara singkat dibebankan dua kelompok. Yaitu dalam wilayah dan kehiduan nasional, atau dua aspek yaitu aspek wilayah dan aspek poleksosbud hankam.

Geostrategi Indonesia

  1. a.         Ketahanan Nasional sebagai geostrategi

Setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur yang ingin dicapai, dan cita-cita tersebut mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. dalam usaha mencapai tujuan nasional bangsa yang bersangkutan menghadapi ancaman, tantangan dan hambatan yang senantiasa perlu dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan,  ketangguhan dan keuletan dalam menghadapinya demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang dimiliki suatu bangsa, di dalamnya terkandung keuletandan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman dan tantangan yang datang baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan membahayakan kesatuan serta kelangsungan hidup suatu bangsa. Ancaman-ancaman ini mungkin datang dari dalam maupun luar, maka dari itu diperlukan ketahanan nasional yang tangguh untuk menghadapinya.

 

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia sudah menjadi perbincangan dan diperjuangkan sejak beradab silam. Hingga akhirnya HAM memiliki berbagai makna berbeda di tiap-tiap negara. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun serta terjaga eksistensinya. Dalam Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dengan benar sesuai proporsinya agar tercipta lingkungan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Demokrasi dapat dikatakan juga sebagai suatu yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu ada tuntutan atau dukungan dari rakyat sebagai masukan, kemudian tuntutan itu dipertimbangkan dan dimusyawarahkan oleh rakyat yang ada di lembaga legislative sebagai proses konversi, dan hasilnya berupa kebijakan atau aturan untuk rakyat sebagai keluaran.

Perkembangan wawasan nusantara pada dasarnya ada dua bagian yaitu tentang proses gagasan wawasan nusantara dan tentang hukum laut sebagai suatu aspek wawasan nusantara. Nusantara atau negara kepulauan adalah suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batas nya ditentukan oleh laut dan di dalamnya terdapat pulau-pulau serta gugusan pulau-pulau.

Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Kaelan dan Zubaidi Achmad. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan tinggi.Yogyakarta: Paradigma

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

Bakri, Noor Ms. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR.

Cipto, Bambang dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban. Yogyakarta : Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Subadi, Tjipto. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta : Badan Penerbit FKIP UMS.

Laksono, Danang Tunjung.2011.Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.Surakarta:Pustaka Abadi Sejahtera

www.google.com

www.wikipedia.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

time

Kalender

Januari 2012
M S S R K J S
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Categoris

counter

%d blogger menyukai ini: